Oleh
Johansyah
Abstrak
Pembangunan nasional didasarkan atas visi
bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berdaya saing,
maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan R.I. yang didukung oleh manusia
Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,
berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, memiliki etos kerja yang
tinggi serta berdisiplin. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, maka betapa pentingnya perwujudan sistem hukum
nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan
keadilan dan kebenaran.
Dalam mewujudkan tata kehidupan yang
sejahtera, aman, tentram dan tertib diantaranya dilakukan melalui pembangunan
nasional disegala bidang secara bertahap dan berkesinambungan yang diarahkan
untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur negara agar mampu
bertindak efisien, efektif, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat pengabdian yang tinggi baik kepada
negara maupun kepada warga masyarakat.
Akan tetapi walaupun pembangunan nasional tersebut hendak menciptakan
suatu kondisi dimana setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana yang aman
dan iklim yang tertib serta kepastian hukum yang beritikan keadilan, namun
dalam pelaksanaannya ada kemungkinan dan bahkan sering terjadi
benturan-benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara warga
masyarakat dan dengan aparatur negara
itu sendiri, yang dapat merugikan dan menghambat jalannya pembanguna nasional.
A.
Pendahuluan.
Negara Republik Indonesia
Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Indonesia
Selaras dengan
semangat UUD 1945, negara hukum dimaksud bukanlah sekedar negara hukum dalam
arti formil, yaitu negara hanya bertujuan untuk menjamin keserasian dan
ketertiban sehingga tercipta stabilitas keamanan dalam masyarakat. Negara baru bertindak
apabila stabilitas keamanan terganggu.
Pengertian negara hukum menurur UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti
luas yaitu negara hukum dalam arti materil, negara bukan saja menjaga
stabilitas keamanan semata-mata, melainkan juga secara aktif ikut serta dalam
urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam
dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah negara Indonesia
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam mewujudkan tata
kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib diantaranya dilakukan
melalui pembangunan nasional disegala bidang secara bertahap dan berkesinambungan
yang diarahkan untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur negara agar
mampu bertindak efisien, efektif, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat pengabdian yang tinggi
baik kepada negara maupun kepada warga masyarakat. Akan tetapi walaupun pembangunan nasional
tersebut hendak menciptakan suatu kondisi dimana setiap warga masyarakat dapat
menikmati suasana yang aman dan iklim yang tertib serta kepastian hukum yang
beritikan keadilan, namun dalam pelaksanaannya ada kemungkinan dan bahkan
sering terjadi benturan-benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara
warga masyarakat dan dengan aparatur
negara itu sendiri, yang dapat merugikan dan menghambat jalannya pembanguna nasional.
Di negara Republik
Indonesia dasar hukum peradilan tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945, yang
menyatakan :
- Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelanggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada
dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuar
Mahkamah Konstitusi.
- Badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam
undang-undang.
Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang dimaksud
dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelanggarakan peradilan guna guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila , demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Adapun
penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan
dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili
dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Undang-undang dimaksud salah
satunya adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Dalam
undang-undang ini dicantumkan beberapa ketentuan pokok yang memberi
perlindungan terhadap hak azazi manusia dalam peradilan sesuai dengan jiwa yang
terkandung dalam UUD 1945.
Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut
sampai dengan mendapatkan hasil yang diharapkam perlu adanya aparatur Penegak
Hukum yang melaksanakan tugas dengan
seadil-adilnya dan tidak memihak.
Pasal 2 Undang-Undang No 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Penyelenggaraan kekuasaan kehakimam dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnyadalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata
usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung yang diatur
dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Uundang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagai relisasi dari ketentuan
Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tantang Kekuasaan
Kehakiman, merupakan salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman yang bertugas
dan berwenang memeriksa dan memutus : Permohonan Kasasi, Sengketa tantang
Kewenangan Mengadili, Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap.
B.
Permasalahan.
Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka timbul suatu pertanyaaan, yaitu : “Apakah Mahkamah Agung sebagai salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 telah
melakasanakan Tugas dan Wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku”. ?
C.
Pembahasan.
Berdasarkan
Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Tap MPR No. IV/MPR/1999, yang
diwarnai oleh tekad bangsa Indonesia
Kondisi umum bidang
hukum yang diidentifikasikan pada saat GBHN dirumuskan terasa cukup
memprihatinkan, sebab kondisi tersebut telah dipandang sebagai penyebab
berbagai pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan
kesewenang-wenangan yang terjadi selama ini.
Identifikasi kondisi
umum tersebut secara singkat dapat digambarkan seperti sebagai berikut:
Pertama,
terdapat perkembangan yang kontroversial.
Di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan
prasarana hukum menunjukkan peningkatan.
Tetapi di pihak lain peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan
peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum,
mutu pelayanan,, serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga
gagasan tentang perlunya menegakkan supremasi hukum baru pada tingkat retorika
belaka, belum dapat diwujudkan secara nyata.
Kedua,
tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi
seperti KKN dan kejahatan ekonomi, keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum
diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak
hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum.
Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan dan tumpang tindih dan
kerancuan hukum yang acap terjadi, telah mengakibatkan terjadinya krisis hukum
di hampir semua tingkatan.[2]
Pembangunan
nasional didasarkan atas visi bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,
demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan R.I.
yang didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak
mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, memiliki
etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang digariskan tersebut juga
menggarisbawahi betapa pentingnya perwujudan sistem hukum nasional yang
menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan
kebenaran.
Atas
dasar kondisi umum, visi dan misi di atas, maka arah kebijakan hukum yang harus
dicapai adalah sebagai berikut:
- Mengembangkan
budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum.
- Menata
sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan
warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan
gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program
legislasi.
- Menegakkan
hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan
kebenaran, supremasi hukum dan menghargai HAM.
- Melanjutkan
ratifikasi konvensi internasional, terutama yang bertalian dengan HAM
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk Undang-Undang.
- Meningkatkan
integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk POLRI,
untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraan,, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta
pengawasan yang efektif.
- Mewujudkan
lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari penguasa dan pihak manapun.
- Mengembangkan
peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam
menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
- Menyelenggarakan
proses peradilan secara cepat, mudah,, murah dan terbuka, serta bebas KKN
dengan tetap menjunjung tinggi asas keadialan dan kebenaran.
- Meningkatkan
pemahaman kesadaran, perlindungan,, penghormatan, dan penegakan HAM dalam
seluruh aspek kehidupan.
- Menyelesaikan
berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum
ditangani secara tuntas.[3]
Untuk selanjutnya dengan cara
mengidentifikasi peta kekuatan,, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala
yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, harus diajukan berbagai alternatif
pemecahan guna meningkatkan peranan Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman
lainnya di era reformasi.
Kelemahan pembangunan bidang
hukum Indonesia saat ini sebenarnya sudah dapat diidentifikasi dari kondisi
umum, visi dan misi, serta kebijakan di bidang hukum yang telah dirumuskan
secara garis besar oleh perumus GBHN di atas.
Faktor-faktor yang sangat menonjol dari rumusan itu antara lain
berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
1.
Masih
diperlukannya peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum,
kesadaran hukum, mutu pelayanan hukum, kepastian dan keadilan hukum;
2.
Perlunya
peningkatan tekad dan kesungguhan aparaturr penegak hukum;
3.
Masih
adanya praktek campur tangan dalam peradilan, sehingga perjuangan untuk
menegakkan kemandirian kekuasaan kehakiman perlu terus dilakukan;
4.
Masih
adanya tumpang tindih dan kerancuan hukum;
5.
Belum
terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan
HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran;
6.
Masih
diperlukannya ratifikasi konvensi internasional di bidang HAM;
7.
Masih
kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung perekonomian dalam
menghadapi perdagangan bebas, meskipun tanpa melupakan kepentingan nasional;
8.
Masih
belum terwujudnya peradilan yang cepat, murah,, mudah, terbuka dan bebas dari
KKN;
9.
Promosi
dan perlindungan HAM yang masih perlu ditingkatkan, termasuk penegakan hukum terhadap
pelanggar HAM.[4]
Mahkamah Agung yang berada di puncak institusi pengadilan
yang mengemban tugas memberi keadilan kepada masyarakat (dispensing justice)
terhadap keadaan hukum kita sekarang, memang sama sekali bisa dimengerti. Tetapi, barangkali ada baiknya juga kalau
kita mencoba memandangnya dengan pikiran yang berusaha untuk memahami kenapa
keadaan menjadi seperti sekarang ini.
Dengan demikian, hasilnya adalah tidak lagi (hanya) “menghakimi” (judging),
tetapi (juga) “mengerti” (understanding). Dalam usaha untuk mengerti itu kita akan
mengambil jarak dari praktik hukum dalam masyarakat sekarang ini dan
menyelidiki apa yang sesungguhnya (sedang) terjadi.
Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga
ketertiban dan memberikan keadilan.
Muncul pertanyaan, “hukum untuk masyarakat’ atau “masyarakat untuk
hukum”? Memilih yang pertama menimbulkan
suasana yang dinamis, sedang yang kedua statis dan stagmant atau
macet. Kiranya cukup jelas, bahwa
kemacetan tersebut terjadi karena masyarakat yang berubah itu dipaksa untuk
dimasukkan ke dalam bagan-bagan hukum yang ada.
Tetapi, kendati kita memilih yang pertama, yaitu “hukum untuk
masyarakat”, bagi suatu bangsa yang berubah dengan cepat, siasat tersebut tidak
sepenuhnya menjamin bahwa keadaan akan teratasi dengan baik. Sebab pertanyaan yang kemudian bisa diajukan
adalah “seberapa besar” perubahan dilakukan agar hukum benar-benar dapat
disiapkan untuk melayani masyarakatnya dengan baik?
Perubahan sosial yang begitu besar dan terjadi dengan
begitu cepat ingin ditunjuk sebagai faktor penting yang menyebabkan hukum sulit
untuk mengakomodasikannya ke dalam sistem yang ada. Persoalan-persoalan baru dan besar muncul
yang secara kualitatif berbeda daripada sebelumnya. Perubahan tersebut termasuk perubahan dalam
(pola) perilaku. Yang dapat diamati
adalah misalnya, perilaku bangsa kita yang tampaknya makin cenderung
berorientasi kepada keuntungan, atau dalam jargon sekarang, bersifat kapitalis. Perilaku tersebut berpengaruh besar terhadap
praktik-praktik hukum.[5]
Kalau kita memilih strategi yang pertama, maka kita akan
berbicara secara sistematis dan berencana tentang “pembangunan hukum”. Kita menyadari, bahwa karena masyarakat
berubah, maka hukum pun perlu dibangun agar mampu untuk mengakomodasi
perubahan-perubahan tersebut. Siasat itu
pulalah yang kita pilih, bahkan GBHN kita makin menyadari perlunya ada
akselerasi dalam melakukan pembangunan tersebut dengan mengangkat kedudukannya
dari subsektor menjadi bidang penuh.
Akan tetapi, kita juga baik mengambil sikap reserve, artinya
berhati-hati, sebab mendapat kesempatan untuk membangun hukum tidak sama
artinya dengan mendapat keleluasaan 100%, bahkan mungkin juga tidak 80% dari
yang kita inginkan. Jadi, sebaiknya kita
tidak cepat bergembira dan puas dengan alokasi dalam GBHN tersebut, oleh karena
kendala dan hambatannya juga tidak kecil.
Secara singkat hambatan itu digolongkan ke dalam yang bersifat teknis
dan politis.
Kalau kita mencoba berbicara lebih terbatas dalam ruang
lingkup pengadilan, maka pembangunan yang dibutuhkan untuk bisa bersaing dengan
dinamika masyarakat antara lain adalah:
(1)
memperluas
pintu-pintu masuk ke pemberian keadilan,
(2)
menyediakan personel-personel dalam jumlah maupun
kualitas yang diperlukan,
(3)
menyediakan sarana-sarana untuk menghadapi meluapnya
tuntutan masyarakat,
(4)
membereskan
aspek-aspek administratif dan prosedur.[6]
Masalah idealisme,
moral dalam hukum, kepercayaan kepada hukum, dan sebagainya tetap merupakan
modal yang sangat penting dalam suatu negara berdasarkan hukum (NBH). Namun demikian, Prof. Tjip selalu
mengingatkan agar kita juga perlu mewaspadai hal-hal negatif yang dapat muncul
dari hukum. Salah satu kemungkinanny
adalah bergesernya hukum menjadi “permainan” dan “bisnis”, yang pada akhirnya
menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan (dispensing
justice). Harus diakui bahwa hukum
sebagai peluang bisnis merupakan tren baru di dunia yang pertama kali muncul di
Amerika Serikat dengan sebutan “Megalawyering”. Praktik hukum seperti itu tak murni lagi menjalankan urusan hukum, karena
ia menjalankan dua hal sekaligus, yakni sebagian hukum dan sebagian lagi
bisnis. Dalam situasi dualistis
tersebut, demikian tulis Marc Galanter, “profesi hukum lebih mementingkan
fasilitas bisnis ketimbang berusaha untuk meringankan penderitaan manusia dan
menolong orang”.[7]
Praktik
hukum yang “berwajah jamak” seperti itu bukan semata monopoli orang Amerika
Serikat, tapi sudah mengglobal dan merambah hampir ke semua negara Eropa dan
tidak ketinggalan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dari sisi ini, Indonesia jelas mengalami
tantangan yang berat, kalau ingin memilih untuk tetap berseberangan dengan
semua praktik dan tren hukum yang berorientasi bisnis tersebut. Tantangan itu semakin berat, karena legalisme
yang ingin dibangun di Indonesia adalah “legalisme Pancasila” yang penuh dengan
muatan moral, ketimbang “legalisme liberal” yang lebih mendukung kapitalisme
dan liberalisme.
Harus
diakui pula bahwa pengadilan sebagai “jantung” hukum modern telah dihinggapi
juga oleh “penyakit hukum yang bersifat teknologi” sehingga lebih
berkonsentrasi pada hal-hal teknis dan menjauhkan dirinya dari wacana
moral. Akibatnya, ia cenderung
melahirkan keadilan formal atau keadilan yuridis ketimbang keadilan
substansial. Oleh karena itu, biar
bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, tetapi kalau sang hakim tidak bekerja
sesuai prosedur, maka putusan yang bagus dan adil itu pun rawan terhadap
gugatan, karena dinilai “cacat hukum” atau “cacat prosedur”. Sebaliknya, sekalipun suatu putusan hukum
“tidak adil”, tetapi karena proses yang ditempuhnya sudah betul, maka status
putusan tersebut lebih aman daripada putusan yang adil tetapi “cacat prosedur”.
Ketika
kita dihadapkan kepada kekecewaan mengenai praktik hukum tersebut, tetapi
disisi yang lain Prof. Tjip justru melihat adanya unsur irasional berupa
“kepercayaan” dari masyarakat terhadap hukum itu ternyata tidak surut. Itu sebagai pertanda bahwa sekalipun
praktik-praktik hukum yang negatif itu bisa menggugurkan penerimaan secara
irasional ternyata tidak pernah gugur.
Dari sini kita harus mengakui bahwa ternyata ukuran obyektif-rasional
dalam hukum itu tidak berarti segalanya, karena masih harus ditentukan oleh
kekuatan “irasional-primordial” di luar dirinya yang muncul dalam bentuk
“kepercayaan”. Adanya kekuatan
irasional-primordial itulah yang menyebabkan hukum tetap bertahan hingga kini,
sekalipun ada begitu banyak kekurangannya, baik dilihat dari cara kerja
pengadilan, pembuatan undang-undang, maupun penegakan yang dilakukan oleh
pemerintah dan aparatnya.
Oleh
karena itu, kepercayaan dari masyarakat itu jangan lalu disia-siakan begitu
saja oleh para arsitek hukum dalam menjalankan hukum. Langkah yang paling pertama dan utama untuk
membangun kepercayaan itu adalah dengan melakukan perubahan “Paradigma” hukum
yang selama ini dipakai, yakni dari “Paradigma Formal ke Paradigma
Substansial”. Dengan begitu’ para
penegak hukum tidak sekedar “menjalankan hukum” secara prosedural semata,
tetapi menggunakannya dengan penuh determinasi untuk memberikan keadilan kepada
masyarakat. Proses perubahan paradigma
ini dapat terwujud, menurut Prof. Tjip, sangat ditentukan pula oleh perilaku
“Pemerintahan yang tidak bohong”.
Berbicara
soal karaateristik kekuasaan, Prof. Tjip berpendapat bahwa negara modern yang
sentralistis, monopolistis, dan birokratis, cenderung memiliki kekuasaan yang
berwatak jahat, seperti cenderung korup dan melakukan tindakan- tindakan kekerasan yang lain. Orang sering berpendapat bahwa begitu
datangnya orde hukum, maka sekalian praktik
yang menggunakan kekkuasaan “telanjang” menjadi berhenti atau ditabuhkan
sama sekali. Tetapi, optik sosiologis
justru menemukan bahwa kekuasaan itu tetap ada
secara laten dan pada saat – saat tertentu dapat muncul kembali dengan
menggunakan hukum sebagai “selimutnya”.
Mengikuti jalan pikirannya Lord Acton, Prof. Tjip berpendapat bahwa
kekuasaan itu memiliki bakat untuk menjurus kepada praktik-praktik negatif.
Karakteristik
seperti itu justru berseberangan dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk,
baik dilihat dari segi geografis, etnis, maupun sosiologis. Itulah sebabnya, Tjip berpendapat bahwa
rasanya sulit untuk membangun suatu negara yang bersifat “kekeluargaan”
andaikata kekuasaan berwatak jahat seperti itu.
Menurut Tjip, agar dapat berhasil membangun negara kekeluargaan dan
dengan demikian dapat menghindari watak-watak yang jahat dari kekuasaan
sebagaimana diuraikan di atas, maka suatu kekuasaan minimal memenuhi
criteria-kriteria seperti:
(a) kekuasaan harus berwatak mengabdi kepada
kepentingan umum,
(b) kekuasaan harus melihat kepada lapisan
masyarakat yang susah,
(c) kekuasaan harus selalu memikirkan
kepentingan publik,
(d) kekuasaan harus kosong dari kepercayaan
subyektif,
(e)
kekuasaan harus bersifat
mengasihi.
Tidaklah
salah apabila orang berharap banyak terhadap hukum, karena negara ini memanglah
negara berdasarkan hukum. Tetapi,
celakanya, hukum kita belum banyak memenuhi harapan tersebut. Aspek moral (dari dan dalam) hukum. Kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh
“keadilan”, yang dikenal sehari-hari melalui “pengadilan”. Kehadiran moral dalam hukum, oleh karena
dengan rasa keprihatinan kita melihat betapa di sekeliling kita moral dan
keadilan itu sudah banyak digusur oleh kepentingan dan pertimbangan politik
serta ekonomi.
Ditengah hiruk-pikuk industrialisasi,
pembangunan, dan sebagainya, orang Indonesia menjadi sangat sibuk dengan urusan
dunia dan materi. Sasaran utama
pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam keadaan seperti itu, keadilan yang melambangkan
kehadiran moral dalam hukum terdengar seperti suara yang dating dari dunia
lain. Tempatnya sangat tinggi cum ideal.
Barangkali
orang sekarang akan mengatakan, bahwa bicara mengenai keadilan di tengah lalu
lintas hukum modern adalah kuno,, karena hukum modern memang sudah makin
berwatak teknologi. Teknologi inilah
yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah tanah, perburuhan, yang sangat erat
kaitannya dengan pembangunan. Hukum
modern yang menekankan pada struktur rasionalnya, pada prosedur dan format,
memang memungkinkan sekalian hal tersebut terjadi dan berlangsung sebagai
sesuatu yang “lumrah”.
Apabila pengadilan boleh kita sebut sebagai jantung hukum
dalam suatu negara berdasarkan hukum, maka “penyakit teknologi” sudah masuk
juga ke situ. Teknologi di sini adalah
teknologi untuk memenangkan perkara dengan berkonsentrasi pada hal-hal teknis
yang memang disediakan oleh hukum. Ini
merupakan penyakit yang melekat kepada institusi hukum modern di mana pun di
dunia. Oleh sebab itu, semakin tinggi kepercayaan orang kepada hukum (modern),
semakin canggih pula permainan teknik di situ.
Seorang mantan hakim,
Harold Rothwax, telah menulis buku berjudul Guilty-The Collapse of The
Criminal Justice System. Menurut Rothwax, di Amerika orang tidak
lagi mencari keadilan, melainkan mencari kemenangan dengan segala cara. Hal itu terakhir kita lihat terjadi dalam
kasus O. J. Simpson yang disebut-sebut sebagai “Pengadilan Abad Ini”. Para pengacara Simpson yang handal dan mahal
bukan berkonsentrasi untuk membuktikan ketidaksalahan Simpson, melainkan pada
kecerobohan polisi. Dengan cara itu Tim
Advokat Simpson telah berhasil mempengaruhi para juri. Memang bukan sekali itu saja sistem peradilan
Amerika digugat.
Suatu
gugatan yang lebih sistimatis dan kaya dengan pengalaman, telah dilakukan oleh
advokat senior Gerry Spence dalam bukunya With Justice for none (1989).
Maka,
kita di Indonesia baik berhati-hati untuk tidak terjebak ke dalam mesin
peradilan yang diciptakan oleh sistem hukum modern itu sendiri. Dengan
demikian, kehadiran hakim-hakim yang “bernurani kuat”, sangat dibutuhkan untuk
menjinakkan hukum yang sudah menjadi tehnologi dan pengadilan yang sudah makin
menjadi mesin itu. Menjadi negara hukum
yang baik itu perlu, tetapi untuk itu kita tidak perlu menyerahkan hidup kita
kepada mesin.
Hukum
modern yang sudah menjadi teknologis itu juga menjauhkan dirinya dari wacana
moral. Dalam suasana keadaan seperti
diuraikan di atas, hal itu adalah logis.
Keadaan tersebut juga menjadi dadakan bagi munculnya berbagai aliran
hukum, seperti aliran-aliran “Minimalis” dan “Idealis”.[8]
“Aliran
Minimalis” mengatakan, bahwa hukum sudah dijalankan apabila peraturan-peraturan
sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Ini adalah tampang hukum sebagai teknologi.
Sedang
“Aliran Idealis” berpendapat, bahwa menerapkan peraturan begitu saja tidak
cukup, melainkan kita juga perlu memikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang
ingin diwujudkan oleh hukum dan yang tidak dengan mudah dibaca dalam peraturan. Hukum bukan semata-mata teknologi, melainkan
sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral.
Sejak
hukum modern sudah menjadi sangat teknologis, maka ia sangat memberi peluang
bagi terjadinya pengebirian hukum dari kandungan moralnya. Sebab menegakkan atau menjalankan hukum dapat
menjadi senonim untuk menjalankan peraturan semata. Keadilan sudah ditegakkan dengan menjalankan
peraturan. Ganti rugi yang sudah diputus
oleh lembaga pengadilan tertinggi dibatalkan, polisi harus meloloskan pengedar
pil-pil ekstasi, undang-undang yang “salah” tidak dapat digugat. Sekalian contoh tersebut menunjukkan
ketidakmampuan hukum untuk memberikan dan menegakkan keadilan secara
substansial, oleh karena dibelenggu dan dikebiri eksistensinya sebagai
institusi moral dan pelindung serta penjaga moral bangsa.
Kita
memang bersyukur bahwa dalam GBHN hukum sudah dinaikkan menjadi bidang yang
berdiri sendiri. Memang sejak saat itu
suatu kegairahan baru, bahkan suatu eforia muncul dikalangan hukum. Banyak orang ikut memperkuat pendapat, bahwa
sudah waktunya hukum itu diberi kesempatan mengarahkan proses-proses sosial,
politik, ekonomi secara lebih tertib.
Kendati
demikian, keadaan tidak segera membaik dan segera kita menyadari, bahwa untuk
membangun hukum, tidak hanya bidang yang langsung berhubungan dengan hukum yang
harus digarap, melainkan lebih luas daripada itu, seperti kekuasaan politik dan
budaya bangsa. Untuk itu perlu diajukan
gagasan untuk juga mewaspadai kemungkinan perkembangan hukum yang berbeda
dengan yang kita cita-citakan.
Adalah
benar apabila orang mengatakan, bahwa kita sebaiknya tidak menerima hukum
secara naïf, yaitu sebagai suatu institusi yang otomatis dan mutlak akan
membarikan perlindungan, memberikan ketentraman, mendorong kesejahteraan,
singkat kata, sebagai satu-satunya sarana untuk mendatangkan keadilan dalam
masyarakat. Apabila kita bersedia secara
jujur melihat realitas, maka hukum itu boleh diumpamakan gerobak yang dapat
diisi kepentingan apa saja, seperti ekonomi, politik, bahkan niat jahat.
Yang
disebut sebagai pikiran naïf dimuka
adalah yang melihat hukum semata-mata secara etis dan moralis, yang melihat
hukum sebagai dewa penyelamat bagi ketidakadilan, kebobrokan, dan kejahatan di
dunia ini. Idealisme, moral dalam
hukum, kepercayaan kepada hukum dan sebagainya, tetap merupakan modal yang
sangat penting. Namun demikian,,
sebaiknya kita juga dapat memahami lebih baik mengenai hal-hal negatif yang
dapat muncul dari hukum.
Salah
satu dari kemungkinan yang mesti diwaspadai adalah bergesernya hukum menjadi
“permainan”. Yang dimaksud permainan disini adalah menurunkan derajat hukum itu
sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri. Dengan demikian, tujuan hukum untuk
memberikan keadilan (dispensing justice) telah mengalami kemerosotan
menjadi permainan. Hukum modern sebagai
tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, yang memberikan
sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum, melindungi individu, dapat
berbalik menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi yang aman menurut
hukum. Inilah perumpaan hukum sebagai
“gerobak” tersebut di atas. Di
Indonesia, hal itu dapat dilihat pada tren penggusuran perkara ke atas dengan
cara banding ke Pengadilan Tinggi dan kemudian meminta kasasi ke Mahkamah
Agung. Barangkali para advokat tidak
dapat mengendalikan nasabahnya untuk menyerah dengan mengatakan, bahwa secara
hukum posisinya memang sudah payah.
Tetapi, nasabah juga tidak dapat disalahkan begitu saja, karena mereka
diberitahu adanya upaya hukum banding dan kasasi.
Disamping itu pula, menurut
pendapat Dr. Amzulian Rifai, SH. LLM, dalam bukunya yang berjudul : “Politik
Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah”,
yang mengatakan bahwa banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak
pernah terlintas dibenak orang-orang barat, dibidang hukum misalnya, tidak
pernah terbayangkan oleh mereka kalau di Indonesia merupakan soal biasa saja
pengacara mendatangi hakim, kemudian membicarakan soal perkara yang sedang
mereka tangani.. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam
buku bertajuk Menyikap Tabir Mafia Peradilan memberikan gambaran bagaimana pola
korupsi di Mahkamah Agung, lembaga hukum tertinggi di Indonesia
Dengan demikian,
upaya hukum itu sudah tidak lagi menjadi upaya untuk memperjuangkan keadilan,
tetapi untuk mencari menang. Dan, kalau yang dicari adalah kemenangan,
maka segala cara tentunya juga akan ditempuh.
Keadaan yang demikian itu menimbulkan suatu ironi besar, Ironinya adalah, bahwa justru semakin maju
dan canggih praktik hukum, semakin besar pula peluang untuk mendaya gunakan
hukum secara “anti keadilan” itu. Dengan
demikian, perangkat hukum, proses hukum, dan sekalian personelnya, justru
dimobilisasi kecanggihannya, untuk hanya melayani keinginan dan kepentingan
sendiri. Orang sudah menggunakan hukum
dan pengadilan tidak untuk mencari keadilan, tetapi mencari menang.
Hubungan
antara hukum sebagai suatui permainan dan hukum sebagi bisnis cukup dekat. Menjalankan hukum sebagai bisnis itu memang
tidak “sejahat” menjalankannya sebagai suatu permainan, tetapi tetap saja
tujuan hukum untuk mendatangjkan keadilan menjadi melenceng. Hukum sebagai bisnis juga merupakan tren
baru. dimana praktik hukum itu menjadi
sedemikian rupa sehingga tidak murni menjalankan urusan hukum, melainkan
“sebagian hukum dan sebagian lagi bisnis”.
“Sebagai contoh kasus yang
tejadi di dunia peradilan Indonesia saat
ini, yaitu Kasus Suap atas laopran pengusaha Probosutedjo ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Bagir Manan, dimana dalam
kasus tersebut Probosutedjo melalui Pengacaranya Harini Wiyoso yang adalah juga
Mantah Hakim Tinggi di Yogyakarta untuk mengurus perkara pidananya di tingkat
kasasi yang menghabiskan uang untuk suap ke Mahkamah Agung sebesar Rp. 800
juta, sebelumnya Probosutedjo juga sudah menghabikan uang miliaran rupiah demi bebas dari hukuman atas perkara
korupsi dana reboisasi sebesar Rp. 100.93 Miliar, Ia berharap Majelis Hakim
yang di Ketuai oleh Bagir Manan dengan anggota Suparman dan Usman Karim
membebaskanya.”[10]
Dari contoh kasus tersebut
dapat diartikan bahwa, “profesi hukum lebih mementingkan fasilitas bisnis,
praktik hukum seperti itulah yang pelan-pelan mulai menyebar dan mendominasi
dunia hukum dewasa ini.
Dalam
membangun hukum, seperti diamanatkan dan dirumuskan dalam GBHN, sebaiknya kita
belajar dari hal-hal yang negatif yang dipertontonkan di panggung dunia. Cita-cita pembangunan hukum dan UUD kita
sarat dengan muatan-muatan moral dan keadilan material. Cita-cita seperti itu baik sekali untuk
menjadi benteng bagi kemerosotan kualitas penyelenggaraan hukum di dunia. Namun, mewujudkan cita-cita tersebut sama
sekali juga tidak ringan karena harus berhadapan dengan tren yang makin
pragmatis dan ekonomis.
D. Penutup.
Mahkamah Agung sebagai lembaga
tertinggi peradilan di Indonesia merupakan instrumen terpenting dalam upaya
pencarian keadilan dan kebenaran, dan bukan sekedar sebagai tempat dimana hukum
formal berproses. Dalam Konteks negara
hukum, seyogyanya Mahkamah Agung menjadi sarana terpital dalam peradilan, sesuai
dengan azasnya, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ia harus terjun
ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian
hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat.
Tentunya yang kita harapkan
adalah agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjadi “Filter” untuk
menepis berbagai kinerja buruk yang masih berlangsung baik lembaga Mahkamag
Agung itu sendiri, maupun yang masih berlangsung dinstansi penegak hukum
lainnya. Kasus Suap oleh pengusaha Probosutedjo yang melibatkan Ketua Mahkamah
Agung RI, Bagir Manan, membuktikan bahwa hukum, paling tidak law enforcement
belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
Harapan-harapan yang demikian
telah mebersitkan cahaya pengharapan , semoga saja tidak semakin pudar, tetapi
semakin hari semakin cemerlang, indikatornya :
- Para Hakim Agung baru sudah
merupakan hasil fit and proper test si
- Dibutuhkam sosok Hakim Agung yang besar kepeduliannya untuk memperbaiki citra pranata hukum tertinggi, yang berwawasan luas, memiliki kedalaman ilmu hukum, mempunyai kedekatan dengan rasa keadilan rakyat banyak, dan tidak berkiblat pada kepentingan politik partai atau golongan tertentu.[11]
Akhirnya, agar perilaku aparat penegak hukum, mencakup :
Polisi, Pengacara, Jaksa, dan Hakim, dapat mengembalikan kepercayaan warga
masyarakat, dengan cara menjalankan tugasnya lebih banyak bertanya pada hati
nurani, bukan berdasarkan kepentingan pribadi (bisnis), kembalikan hukum pada
akar moralitas dan relegius. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang filsof
bernama Taverne : “Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikan
saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling
burukpun, saya akan menghasilkan putusan yang adil”.
Daftar Pustaka.
- Prof. Dr. Achmad Ali, SH.
M.H. Keterpurukan Hukum Di
Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Ghalia
- Dr. Amzulian Rifai, SH. LLM. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala
Daerah. Ghalia
- Prof. Dr. Muladi, SH. Demokratisasi, Hak Azazi Manusia, Dan
Reformasi Hukum Di
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,
SH. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Kompas.
- Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman (UU No 4
Tahun 2004). Sinar Grafika.
- Majalah Tempo. Edisi Khusus Setahun Pemerintahan SBY-JK. Edisi 24-30 Oktober 2005.
- Majalah
Gatra. No 50
Tahun XI. 29 Oktober 2005.
[1] Ketetapan-Ketetapan MPR 1999. Sinar
Grafika. Jakarta. 1999
[2] Prof.Dr. Muladi, SH. Demokratisasi Hak
Azazi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia.
The Habibie
Center Jakarta
[3] Prof.Dr. Muladi, SH. Ibid. hal. 4.
[4] Prof. Dr. Muladi, SH. Ibid. hal. 10.
[5] Prof.Dr. Satjioto Rahardjo, SH. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Kompas. Jakarta. 2003. hal. 44.
[6] Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Ibid. hal.
45.
[7] Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Ibid. hal. 52.
[8] Prof.Dr. Satjipto Rahardjo. Ibid. Hal. 58.
[9] Dr. Amzulian Rifai, SH. LLM. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. hal. 13.
[10]Majalah Tempo Edisi 24-30 Oktober 2005.
hal. 132. Dan Majalah Gatra No 50 Tahun XI . 29 Oktober 2005. hal. 86.
[11] Pror. Dr. Achmad Ali, SH. M.H.
Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Ghalia Indonesia Jakarta
0 komentar:
Posting Komentar